Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha, mengatakan pihaknya tidak alergi dengan wacana Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, usul penundaan Pemilu 2024 masih sebatas lisan dan tidak dalam bentuk tertulis.
"PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar, dan PAN, yang mengusulkan penundaan Pemilu. Namun, penundaan Pemilu tersebut masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis," jelas Syaifullah dalam keterangannya, Minggu (6/3/2022).
Meski tak alergi dengan wacana penundaan Pemilu 22024, PPP yang masuk koalisi pemerintah belum pernah diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas isu tersebut.
"Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi untuk penundaan Pemilu," ungkapnya.
Sejauh ini, kata Syaifullah, PPP belum memntukan sikap secara resmi soal penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.
"PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang, yang terdiri atas 575 Anggota DPR dan 126 anggota DPD, tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD NRI 1945," kata dia.
Beda dengan Sekjen
Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, sebelumnya menyatakan, partainya menolak wacana menunda Pemilihan Umum 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
Arwani menegaskan, PPP memilih untuk tetap mengikuti amanat konstitusi dan menuntaskan semangat Reformasi.
“PPP seperti apa, ya PPP akan tentu memilih kita menjalankan amanat konstitusi, PPP akan memilih mengawal amanat reformasi untuk spirit reformasi itu harus kita tuntaskan,” kata Arwani mengutip laman PPP.
Berita sebelumnya, penundaan Pemilu 2024 diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Usulan itu kemudian didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
