Ketua Fraksi partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak boleh tunduk dengan pengusaha mal yang nakal dan tidak mematuhi aturan penerapan protokol kesehatan virus corona (Covid-19) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi berlangsung di DKI Jakarta.
"Pemprov tidak boleh tunduk kepada pengusaha mal nakal," kata Wibi di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Menurut Wibi, awal ditutupnya mal dan pusat perbelanjaan di ibukota adalah karena adanya krisis kesehatan yang terjadi di Jakarta. Terlebih, Jakarta sempat dinyatakan sebagai episentrum atau lokasi dengan penularan Covid-19 tertinggi di Indonesia.
Karenanya, jika di tengah pemberian pelonggaran PSBB, pengusaha mal dan sektor perekonomian mestinya berpikir untuk bisa menjaga dan memastikan agar tidak terjadi lagi krisis kesehatan sebelumnya pernah terjadi.
"Kepatuhan mutlak pengelola mal ialah memberikan rasa aman kepada pengunjung dan pekerja," tuturnya.
Selain itu, Wibi menegaskan seluruh elemen, termasuk pengelola mal dan para pengunjung harus menempatkan rasa aman di atas segalanya.
"Baik pengunjung maupun pekerja mal juga berkewajiban untuk patuh tanpa syarat atas semua ketentuan yang sudah dibuatkan," ujarnya.
Dia pun mengingatkan beberapa kewajiban yang dipatuhi di masa PSBB transisi ialah berkegiatan hanya jika sehat, kewajiban menggunakan masker, ketersediaan tempat cuci tangan, jaga jarak, dan mematuhi protokol setiap ruangan hanya boleh diisi 50% dari kapasitas.
"Harus tegas dikatakan bahwa pembukaan mal di Jakarta bukan karena Covid-19 sudah bisa diatasi. Jumlah pasien positif Covid-19 di Ibu Kota kemarin bertambah 115 orang sehingga total mencapai 8.863 orang. Jumlah itu setara dengan 23,7% dari total nasional yang berjumlah 37.420 orang positif Covid-19," imbuhnya.
Dengan demikian, harus ada kesadaran dalam diri setiap individu bahwa Covid-19 masih bisa menyerang kapan saja. Karena itu, kepatuhan akan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
"Bila perlu, bersamaan dengan pembukaan pada hari ini, aparat keamanan hendaknya ikut mengawasi semua mal," bebernya.
Wibi mengungkapkan bahwa pembukaan kembali pasar tradisional yang menjelma menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 harus menjadi pelajaran. Penyebabnya diduga antara lain pengunaan uang kertas dan mengabaikan protokol kesehatan oleh pengunjung maupun pedagang.
Selain itu, ia juga meminta agar seluruh pembayaran di mal memakai cashless untuk meminimalkan perpindahan fisik uang sebagai media penyebaran virus.
