Agar Bebas dari KKN, Wapres: Reformasi Birokrasi Polri Perlu Dilanjutkan dan Dipercepat

- Jumat, 2 Oktober 2020 | 19:47 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Photo/Dok. KIP Setwapres)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Photo/Dok. KIP Setwapres)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta upaya reformasi birokrasi di tubuh Polri harus menjadi prioritas untuk dilakukan dan dipercepat agar menjadi lembaga yang profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KNN).

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-29 Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

"Reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat, sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," katanya, dilansir dari Antara.

Reformasi birokrasi di Polri mendesak untuk dilakukan sebagai upaya agar meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di dalamnya.

Selain itu, Polri juga diharapkan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Tuntutan tugas dan fungsi Polri, yang harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, membutuhkan inovasi-inovasi baru sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari reformasi organisasi di tubuh Polri," tambah Ma'ruf.

Di sisi lain, Wapres Ma'ruf Amin juga mengapresiasi kinerja Polri yang telah memanfaatkan teknologi untuk memberikan beberapa layanan digital, seperti e-samsat, SIM online, SKCK online, Smart SIM dan e-tilang.

"Inovasi seperti ini tentunya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Intinya organisasi harus agile dan responsif untuk menjawab kecepatan perubahan dari harapan dan tuntutan masyarakat," pesannya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X