Pasca-KLB (Kejadian Luar Biasa), pemerintah masih melanjutkan program pemenuhan gizi dan pendampingan bagi keluarga yang anak-anaknya mengalami gizi buruk.
Semenjak status KLB akibat gizi buruk dan campak di Asmat dicabut pada 5 Februari 2018, tercatat korban meninggal mencapai 72 anak-anak, yakni 66 karena campak, dan enam karena gizi buruk.
Selama KLB, berbagai penanganan kesehatan dilakukan pemerintah Indonesia. Antara lain, memberikan vaksinasi terhadap lebih dari 10.000 anak Asmat yang ada di 224 kampung di 23 distrik dan perawatan para korban di RSUD Agats.
General Manajer Kesehatan Dompet Dhuafa dr. Yeni Purnamasari, MKM mengatakan, pendampingan gizi di Asmat di implementasikan ke dalam program JKIA (Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak) dan SNGI (Saving Next Generation Institute) yang berbasis pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kematian ibu dan anak.
Selain itu, ia melanjutkan, Dompet Dhuafa fokus pada kegiatan non medis, penanganan medis dan kegiatan relief. Dalam kasus Asmat, program yang dijalankan oleh Dompet Dhuafa bersifat kontinyu dan berkelanjutan.
"Bukan hanya program temporer, tapi juga program yang dapat mengedukasi masyarakat setempat dan membangun kapasitas budaya lokal dengan membentuk Pos sehat yang terdiri dari kemitraan masyarakat untuk terlibat sebagai kader dan relawan sehat serta mitra lainnya seperti pemerintah daerah, puskesmas, dinas kesehatan, tokoh masyarakat dan lainnya," ujarnya.
Kasus KLB Gizi Buruk di Asmat menjadi salah satu pembelajaran bahwa Indonesia masih mengalami beban ganda malnutrisi pada anak.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7 persen bayi usia di bawah 5 tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9 persen dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8 persen.
Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Ivonne Kusumaningtyas mengatakan, untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja pembinaan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan kegiatan surveilans gizi di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
"Pelaksananan surveilans gizi akan memberikan indikasi perubahan pencapaian indikator kegiatan pembinaan gizi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan surveilans gizi diperlukan untuk memperoleh tambahan informasi lain yang belum tersedia dari laporan rutin, seperti konsumsi garam beriodium, pendistribusian MP-ASI dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemantauan status gizi anak dan ibu hamil risiko Kurang Energi Kronis (KEK) atau studi yang berkaitan dengan masalah gizi mikro, dll,” kata Ivonne.
Ia melanjutkan, adapun prevalensi balita yang mengalami stunting (tinggi badan di bawah standar menurut usia) sebesar 30,8 persen, turun dibanding hasil Riskesdas 2013 sebesar 37,2 persen. Meski tren stunting mengalami penurunan, hal ini masih berada di bawah target RPJMN 2019 yakni 28 persen dan rekomendasi WHO (World Health Organization), yang mensyaratkan prevalensi stunting kurang dari 20 persen.
"Artinya prevalensi stunting Indonesia masih tergolong kronis, dimana satu dari tiga anak Indonesia mengalami stunting," papar Ivonne.
Belajar dari kejadian luar biasa yang dialami di Kabupaten Asmat, bukan hanya di Indonesia bagian Timur ternyata masih banyak wilayah kota besar dan modern di Indonesia mengalami masalah gizi pada anak. Sebaran kasus gizi buruk dan stunting juga terjadi berbagai wilayah lain di Indonesia.
Stunting pada balita perlu menjadi perhatian yang khusus karena dapat menghambat perkembangan anak, gangguan perkembangan otak, intelegensia (IQ) rendah dan daya tahan tubuh menurun. Stunting juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas di kemudian hari.
