Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi terhadap kebijakan Satgas COVID-19 untuk mewajibkan tes antigen bagi calon penumpang pesawat dan kereta api.
Ia menyebut bahwa jika benar-benar diarahkan kebijakan tersebut akan mengurangi penyebaran COVID-19 karena dalam situasi libur akhir tahun semua upaya untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut memang harus dilakukan.
Saleh Partaonan Daulay juga menyebut, walaupun begitu jangan sampai kebijakan tersebut justru mempersulit masyarakat dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
"Namun kebijakan tersebut diharapkan tidak malah justru mempersulit masyarakat. Sampai sejauh ini, banyak masyarakat yang sudah menyampaikan komplain terkait kebijakan itu, ada beberapa kendala yang disampaikan terkait kewajiban tes antigen tersebut," kata Saleh di Jakarta, seperti dilansir Indozone, pada Selasa (22/12/20).
Saleh menjelaskan, dirinya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait keluhan atas penerapan kebijakan tersebut yang disampaikan kepada dirinya secara langsung maupun melalui media sosial.
Dia mengatakan, keluhan yang disampaikan masyarakat adalah masa berlaku rapid antigen yang terlalu pendek karena hanya berlaku 3 hari.
"Rapid tes antigen ini lumayan mahal, jika orang bepergian di atas 4 hari, berarti dia harus melakukan tes antigen 2 kali, saat berangkat dan saat pulang. Bagi mereka yang dananya terbatas, tentu memberatkan," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu juga menjelaskan keluhan lain yang disampaikan masyarakat yang mengikuti tes antigen di bandara karena keterbatasan petugas dan fasilitas menyebabkan antrean cukup panjang, dibutuhkan beberapa jam antrean untuk dapat giliran.
Menurutnya, karena antrean yang terlalu panjang banyak di antara masyarakat yang ketinggalan pesawat dan mengganti jadwal penerbangannya.
"Lagi pula, antrean panjang pasti tidak enak. Apalagi ada penumpang orang tua, anak-anak, dan ibu-ibu hamil," ujarnya.
Dia meminta Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan segera untuk memperhatikan berbagai masalah tersebut, jangan sampai aturan yang dinilai baik, justru menyulitkan masyarakat.
Menurut dia, tes antigen tersebut mengharuskan masyarakat membayar mahal namun juga harus mengantri panjang sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan yang lebih bijak.
"Bisa atau tidak pemerintah menggratiskan test antigen ini, atau setidaknya mengurangi harganya. Kalau tidak bisa, maka tolong pelayanan kepada masyarakat yang ingin menaati aturan pemerintah diperbaiki," katanya.
