Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, kembali menjadi pembicaraan karena menagih pajak dalam jumlah besar kepada pedagang kecil.
Setelah tukang bakso gerobak ditagih pajak Rp6 juta per bulan, kini pemilik warung pecel pinggir jalan ditagih pajak Rp3 juta per bulan.
Warung Pecel Mbak Nur di Jalan Dokter Wahidin, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara, ditagih pajak sekitar Rp100 ribu per hari.
Hal ini tentu membuat Nur kelabakan. Dia tidak sanggup membayar pajak tersebut karena pendapatannya saja pas-pasan.
"Gak sanggupkah saya bayar segitu," kata Nur, Selasa (7/9/2021).
Nur mengatakan keuntungan setiap harinya hanya cukup untuk menafkahi keluarga. Sisanya, digunakan sebagai modal usaha dan menutupi kerugian.
Dia mengaku selama 32 tahun berjualan, bahkan sejak jaman Soeharto, baru kal iini dia mendapat tagihan pajak sebesar itu. Padahal, di masa pandemi seperti sekarang kondisi keuangan morat-marit karena pembeli sepi.
"Jadi kami kalau ditagih uang sebesar Rp3 juta mau gimana lagi menyambung hidup saya dan keluarga," ujarnya
Anggota DPRD Binjai, Hairil Anwar, dibuat geram dengan penagihan pajak Rp3 juta ke penjual pecel tersebut.
"Apa yang dilakukan sungguh tidak pantas," kata Hairil.
Hairil berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke dalam rapat DPRD Binjai agar Pemerintah Kota Binjai merevisi aturan tersebut.
Pemko Binjai kemudian mengatakan bahwa pajak itu dibebankan kepada pembeli, bukan pemilik rumah makan. Namun, Nur mengatakan menaikkan harga tak bisa dilakukan di masa sekarang.
Pecelnya yang seharga Rp12 ribu, jika dinaikkan menjadi Rp14 ribu, maka tidak ada orang yang akan membeli dagangannya. Dari Rp12 ribu itu, Nur hanya mengambil keuntungan Rp3 ribu.
Sebelumnya, seorang tukang bakso di Binjai bernama Handoko, kaget saat ditagih pajak Rp6 juta per bulan.
