Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi terkait munculnya pengibaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Menurut Riza, pengibaran bendera HTI nantinya akan berurusan dengan penegak hukum. Pasalnya, organisasi tersebut sudah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah sejak 2017 lalu.
"Kalau ada organisasi yang terlarang, mengibarkan simbol-simbol organisasi terlarang, ya itu nanti berurusan dengan aparat hukum," ucap Riza di Balai Kota DKI, Rabu (8/6/2022).
Kendati demikian, Riza berpendapat bahwa setiap warga negara bebas menyuarakan dukungannya kepada siapa saja. Namun, ia memastikan Pemprov DKI tidak pernah memberikan tidak terlibat dalam dukungan kepada pihak manapun.
Baca Juga:Bendera HTI Diduga Ada di Acara Deklarasi Dukung Anies Capres, Polisi Turun Tangan
“Ya kalo Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen mandiri dan netral,” ungkapnya.
“Dukung siapa saja kan punya hak dan dipilih dan memilih, termasuk mendukung atau tidak mendukung satu calon itu hak warga, kita hormati, itu hak warga,” tambah Riza.
Diberitakan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan turun tangan menyita bendera HTI tersebut yang diduga dikibarkan dalam sebuah agenda deklarasi dukungan kepda Anies di salah satu hotel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
"Jadi kita sedang melakukan pendalaman. Jadi begitu ada informasi seperti itu, kita kebetulan langsung di TKP itu kita amankan benderanya. Saat ini sudah diamankan di Polres," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).
