Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahari, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang menempuh jalur diplomasi lunak terkait nasib Muslim Uighur, di Xianjiang, China. Namun, Abdul menganggap sikap itu belum cukup.
Abdul meminta pemerintah mengambil sikap yang konkret. Tujuannya agar pemerintah China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya, khususnya Muslim Uighur.
"Perlu pernyataan sikap, bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah. Berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada Muslim Uighur," kata Abdul melalui keterangan tertulis, Jumat (27/12).
Abdul memang memuji langkah pemerintah Indonesia yang tidak ikut campur urusan dalam negeri China. Akan tetapi, jika terjadi penindasan hingga pelanggaran HAM, Indonesia tidak bisa diam karena merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia.
"Pernyataan dukungan. Sikap pemerintah Indonesia itu tak bisa tinggal diam terkait dengan adanya hal-hal seperti yang banyak negara menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di China, di Uihgur," tutur Abdul.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengklaim pemerintah telah lama melakukan diplomasi lunak terkait masalah Muslim Uighur.
Diplomasi lunak yang dimaksud Mahfud adalah pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam masalah Muslim Uighur di Xinjiang.
