DPRD DKI Minta Anies Perhatikan 2 Hal Ini dalam Menanggulangi Virus Corona

- Kamis, 26 Maret 2020 | 21:26 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik (Kiri: INDOZONE/ Murti Ali) / Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di rumah warga di kawasan Condet, Jakarta Timur. (Kanan: INDOZONE/Fahmy Fotaleno)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik (Kiri: INDOZONE/ Murti Ali) / Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di rumah warga di kawasan Condet, Jakarta Timur. (Kanan: INDOZONE/Fahmy Fotaleno)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik, meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, untuk memperhatikan sejumlah hal dalam menanggulangi penularan dan penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayahnya.

"Dalam pandangan kami, ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan penyebaran, yang kedua orang yang kena akibat corona ini. Orang yang berpenghasilan harian," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Menurut Taufik, dua faktor ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Anies maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam upaya pencegahan Covid-19 yang tengah dilaksanakan saat ini. Sejauh ini, ia memandang langkah dan upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah cukup mumpuni.

"Saya kira pemerintah daerah, Provinsi DKI sudah cukup baik dalam pencegahan penyebaran," ujarnya.

Taufik mengungkapkan, dirinya sudah meminta dan menyarankan Gubernur DKI untuk menambah pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Ini sebagai salah satu jaminan bagi pekerja informal.

Cara menambah pos anggaran itu bisa dilakukan dengan memangkas anggaran yang telah diplot pada sebuah agenda atau kegiatan-kegiatan.

"Saya sudah menyarankan Pak Gubernur untuk melakukan top up BTT diambil dari program-program yang dianggap tidak prioritas. Misalkan dari Formula E, LRT, PMD yang bisa ditunda, perjalanan Dinas dalam dan Luar Negeri," sebutnya.

"Karena dalam pandangan kami untuk bantuan sosial miskin lama itu kan 1,1 juta, tapi belum ada miskin baru. Kurang lebih kita perlu uang sekitar Rp 3-4 triliun dan DKI bisa untuk itu," lanjutnya.

Ia menjabarkan, langkah-langkah untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak karena virus corona, terutama pekerjaan informal, diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang. Sehingga tidak ada alasan tidak melakukannya.

"Ya pergeseran kan sudah diizinkan oleh Depdagri dengan Edaran No 20/2020. Mana yang digeser? Dari yang saya sebut ke BTT. Anggaran yang masuk ke BTT bisa digunakan dalam kondisi yang sekarang," tegasnya.

Sebelumnya, langkah memberikan bantuan atau insentif bagi pekerja informal telah disampaikan oleh Taufik.

"Khususnya untuk warga tidak mampu yang bisanya bekerja harian atau berpenghasilan tidak menentu," kata Taufik di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Kebijakan Anies Baswedan dalam menghimbau masyarakat DKI agar tidak keluar rumah untuk menghindar penyebaran Covid-19 sudah tepat. Akan tetapi, Pemprov DKI harus dapat menjamin kebutuhan hidup warganya terutama pekerja informal atau masyarakat menengah kebawah.

"Sekali lagi saya tegaskan, mereka perlu mendapatkan bantuan dana. Jadi sudah saatnya gubernur segera mencairkan anggaran BTT tersebut," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X