Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui adanya kesalahan dalam proses pendataan penerima bantuan sosial (Bansos) ketika pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode pertama. Ia memandang itu merupakan hal yang lumrah karena yang didata mencapai 1,1 juta kepala keluarga (KK)
"Tentu saja tidak mungkin sempurna, enggak mungkin. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu malam (22/4/2020).
Anies menegaskan, akan menginstruksikan jajarannya untuk segera memperbaikinya. Hal itu terjadi akibat banyaknya orang yang memiliki kondisi normal tidak masuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan, namun karena perekonomian banyak yang tidak bergerak membuat jumlahnya berkembang atau bertambah.
"Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup. Banyak yang kegiatan sehari-hari tidak berfungsi," ungkapnya.
Sekadar informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Adapun biaya pemberian Bansos itu dibebankan kepada APBD DKI Tahun 2020. Dalam Kepgub ini dijelaskan bahwa bentuk bantuan sosial berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis Bansos yang diberikan adalah beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan, dan alat keamanan diri dengan total harga mencapai Rp149.500. Jumlah tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.
