Data diri milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga bocor. Hal ini menyusul beredarnya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi beredar luas di media sosial.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus berkolaborasi dengan instasi lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) hingga badan atau lembaga lainnya guna menjamin keamanan data pribadi di aplikasi yang mereka miliki.
"Proses penyempurnaan, perbaikan, dan pengawasan data milik publik harus diperkuat. Memang disadari Kemenkes tidak ahli di bidang ini, tentu perlu kolaborasi dengan Kominfo, dan Badan Siber Masional, jadi antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan," ujar Rahmad kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Jubir Presiden Kecewa NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar Luas di Media Sosial
Dia mendorong perlu adanya pendalaman perihal kebocoran data diri Presiden Jokowi. Sehingga tak ada lagi kebocoran data pribadi milik siapapun.
"Ini artinya bahwa sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman. Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," jelas dia.
Sebelumnya Data pribadi Presiden Jokowi tersebar di media sosial Twitter termasuk nomor Induk Kependudukan (NIK) orang nomor satu di Indonesia tersebut
Tersebarnya NIK tersebut, netizen dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan NIK Jokowi. Alhasil, ada beberapa netizen yang mengunggah sertifikat vaksin Jokowi yang mengandung sejumlah data pribadi.
Adapun data pribadi Jokowi yang bisa dilihat, yakni nama lengkap Jokowi, tanggal lahir hingga NIK. Lalu, terdapat juga barcode dua dimensi atau Quick Response Code (QR Code) pada sertifikat tersebut.
Dalam keterangan sertifikat vaksin, disebutkan bahwa Jokowi telah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada 27 Januari 2021.
