Pemerintah kembali menunda keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia pasca merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Keputusan ini pun didukung oleh Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.
Menurut Rahmad, penundaan keberangkatan jemaah umrah ini adalah bentuk antisipasi pemerintah terkait penyebaran varian Omicron. Sehingga langkah tersebut menurut dia tepat dan bijaksana.
“Tentu saja kita bisa memahami kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan umroh 2021. Ini langkah kehati-hatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omicron,” ujar Rahmad kepada Indozone, Senin (20/12/2021).
Legislator PDI Perjuangan ini meyakini, keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak, termasuk asosiasi penyelenggara umrah Indonesia tentang kondisi global maupun nasional saat ini.
Baca juga: DPR Setuju Penundaan Umrah karena Omicron: Utamakan Kesehatan dan Keselamatan
“Saya kira keputusan ini diambil setelah melihat situasi global dimana banyak negara yang telah terpapar Omicron maupun nasional. Nah, karena kondisi saat ini lah saya kira keputusan ini menjadi satu hal yang bisa dipahami,” tutur dia.
Apalagi, di negara Arab sendiri juga telah terdeteksi adanya varian Omicron. Diakuinya penundaan umroh ini memang cukup dilematis. Tapi dikatakan, kebijakan ini mesti dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya.
“Ini langkah yang tepat untuk melindungi warga Indonesia agar tidak terpapar varian Omicron,” beber Rahmad.
Lebih lanjut menurut Rahmad, himbauan pemerintah kepada warga negera Indonesia untuk tidak berpergian keluar negeri semestinya dipatuhi.
“Sekali lagi, penundaan umroh serta himbauan untuk tidak ke luar negeri ini perlu dipatuhi oleh semua warga negara. Kalau bukan karena sesuatu hal yang benar-benar urgen, sebaiknya tidak usah ke luar negeri. Kita sebaiknya ikuti himbauan negara,” katanya.
Rahmad mengatakan, saat ini penelitian Omicron masih berlangsung. Belum ada kepastian tingkat resiko, tingkat keparahan menyerang pasien termasuk tingkat kecepatatan penularan.
“Nah, saya kira kebijakan penundan umroh tanpa menunggu hasil penelitian merupakan langkah reventif yang tepat dan bijak. Ini merupakan sikap kehati-hatian,” tandasnya.
