Pemerintah diminta untuk tidak gegabah dalam menentukan status lockdown untuk menghindari penyebaran virus corona (Covid-19). Keputusan lockdown diharapkan menjadi kebijakan terakhir yang diambil pemerintah, jika cara-cara lain yang dilakukan tidak efektif dalam mengatasi virus corona.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, saat dihubungi Indozone pada Selasa (17/3/2020).
"Pemerintah memang harus ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan lockdown sebagai dampak epidemi Covid-19. Pelaku usaha mendukung penuh semua kebijakan pemerintah untuk menghadapi berbagai dampak virus corona ini, termasuk bagaimana agar dapat mematikan penyebarannya," ujar Sarman.
Ia menyebutkan, dalam konteks lockdown perlu pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk dari sisi ekonomi dan kesiapan masyarakat. Sebab menurutnya, negara-negara lain ketika diberlakukan lockdown, mereka sudah lebih siap.
"Dalam kondisi seperti sekarang ini saja kondisi ekonomi kita sudah sangat tertekan, apalagi jika lockdown diterapkan," tuturnya.
Di sisi lain, jika memang keputusan lockdown harus diambil pemerintah, maka pemerintah harus memiliki solusi agar roda perekonomian jangan sampai stagnan, terutama yang bersentuhan dengan kebutuhan pokok pangan masyarakat.
"Ini harus jadi perhatian, terlebih kurang lebih 1.5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, stok pangan kita sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Ini memang sesuatu yang teramat sulit untuk diputuskan, karena pemerintah juga pasti mengedepankan keselamatan masyarakat," tuturnya.
Terakhir, Sarman meyakini bahwa pemerintah akan membuat kebijakan yang terbaik termasuk opsi-opsi jika memang kebijakan lockdown merupakan alternatif yang harus diambil diambil.
