Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemohon Kartu Prakerja tahap pertama yang dibuka sejak 11 April 2020 hingga hari ini pukul 16.00 WIB mengalami oversubscribe atau kelebihan permintaan.
Dari target peserta Kartu Prakerja tahap pertama yang ditargetkan sebanyak 2,72 juta peserta, ternyata jumlah pemohon mencapai 5,96 juta orang.
Airlangga juga mengungkap, pemerintah telah melakukan verifikasi 4,42 juta pemohon melalui email, serta telah menyelesaikan proses verifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 3,29 juta NIK.
"Pemerintah mengapresiasi daripada antusiasme masyarakat tehadap program kartu prakerja yang ternyata sangat besar," ujar Airlangga dalam video confference hari ini, Kamis (16/4/2020).
Airlangga mengungkap, pemohon Kartu Prakerja terbanyak saat ini berasal dari provinsi Jawa Barat. Hal ini menurutnya sesuai dengan kondisi pandemi virus corona saat ini, di mana wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek merupakan wilayah yang terdampak cukup parah akibat pandemi corona tersebut.
"Di sini yang terbanyak kami lihat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten kemudian daerah-daerah yang diprediksi mengalami terjadinya pandemi terjadi kebutuhan yang meningkat bagi mereka yang ter-PHK atau dirumahkan atau pun UMKM yang mengalami kesulitan operasi," jelasnya.
"Virus corona ini membuat kebutuhan menjadi meningkat bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan," sambungnya.
Airlangga juga mengungkap bahwa mayoritas pendaftar Kartu Prakerja berusia 18-25 tahun dan 25-35 tahun.
"Ini menunjukkan program Kartu Prakerja diminati dan mendapatkan respons luar biasa dari masyarakat," tuturnya.
Sesuai rencana awal, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang terimbas langsung akibat pandemi virus corona.
Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.
Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.
