Pemotongan total pendapatan aparatur sipil negara (ASN) golongan III ke atas di seluruh Indonesia, yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertujuan untuk membantu menangani wabah virus corona.
"Saya minta ke pemerintah pusat agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita minimal yang 'gradenya' di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50%. Pendapatan lho, bukan gaji," ujar Ganjar di Semarang pada Kamis (30/4/2020).
Usulan itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat terbatas tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta diikuti jajaran menteri kabinet dan sejumlah kepala daerah.
Menurutnya, pemotongan total pendapatan ASN itu cukup penting untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat, apalagi banyak pihak yang mengalami kesulitan akibat terdampak virus corona.
"Para buruh di PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah pandemi ini. Mari kita ikut peduli bahwa kita saat ini semua sedang dalam masa kesulitan," ujarnya.
Selain itu juga menurut Ganjar, pemotongan tersebut bisa meringankan beban keuangan negara, apalagi kondisi ekonomi Indonesia masih belum menentu tahun depan.
"Gambarannya masih buram, ekonomi kita masih buram, maka kalau itu (gaji ASN, red) bisa dipotong minimum 50 persen, akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk merescue masyarakat kecil yang saat ini sangat membutuhkan," tegasnya.
Namun, ia menjelaskan bahwa pemotongan itu tidak berlaku bagi ASN golongan I dan II. ASN golongan I dan II kata Ganjar harus tetap diberikan pendapatan utuh.
"Yang harus dipotong saya kira yang sudah golongan III ke atas, apalagi mereka yang sudah menempati jabatan penting. Saya minta usulan ini benar-benar dipertimbangkan agar secara nasional kita aware terhadap persoalan ini," sambungnya lagi.
