Tentara dan polisi Myanmar yang bersenjata dilaporkan menggunakan TikTok untuk menyampaikan ancaman pembunuhan kepada pengunjuk rasa yang menentang kudeta militer, hingga mendorong aplikasi video singkat itu untuk menghapus konten yang memicu kekerasan.
Dilansir Antara, kelompok hak digital Myanmar ICT for Development (MIDO) pada Kamis mengatakan telah menemukan lebih dari 800 video pro militer yang mengancam pengunjuk rasa pada saat pertumpahan darah meningkat --dengan 38 pengunjuk rasa tewas pada Rabu (3/3), menurut penghitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ini baru puncak gunung es," kata Direktur Eksekutif MIDO Htaike Aung, yang mencatat bahwa ada "ratusan" video tentara dan polisi berseragam di TikTok.
TikTok adalah platform media sosial terbaru yang mengalami perkembangan konten yang mengancam atau ujaran kebencian di Myanmar.
Raksasa teknologi Amerika Serikat, Facebook, sekarang telah memblokir semua halaman yang terkait dengan tentara Myanmar.
Dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan memiliki pedoman komunitas yang jelas yang menyatakan bahwa platform tersebut tidak mengizinkan konten yang menghasut kekerasan atau informasi yang salah yang menyebabkan kerugian.
"Terkait dengan Myanmar, kami telah dan terus segera menghapus semua konten yang memicu kekerasan atau menyebarkan informasi yang salah, dan secara agresif memantau untuk menghapus konten apa pun yang melanggar pedoman kami," kata platform yang berbasis di China itu.
Kebijakan TikTok melarang menampilkan senjata kecuali berada di "lingkungan yang aman".
Reuters meninjau lebih dari selusin video yang memperlihatkan pria berseragam, terkadang sambil mengacungkan senjata, mengancam akan melukai pengunjuk rasa yang menyerukan pembatalan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
TikTok, yang sudah berkembang pesat di Myanmar, mengalami peningkatan unduhan yang kuat setelah militer melarang Facebook pada Februari. TikTok termasuk 20 aplikasi yang paling banyak diunduh di Myanmar, menurut data industri.
Facebook, yang tetap populer di Myanmar meskipun ada larangan, telah memperketat pengawasan kontennya sejak dituduh membantu mengipasi kekejaman terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017.
