Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan status menjadi ASN. Fahri mengaku heran mengapa Novel Baswedan dkk melayangkan protes setelah hasil TWK diumumkan.
"Soal tes kenapa waktu tes lo nggak marah? Waktu nggak lulus baru marah kan nggak fair dong. Lo kalau mau marah pas lagi tes. Bilang dong ini soalnya nggak fair. Anak SD juga enggak boleh begitu," kata Fahri di Jakarta Selatan, Jumat, Jumat, 11 Juni 2021.
Menurutnya, 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu perlahan-lahan akan berakhir. Fahri menilai, polemik ini menjadi rangkaian fase kisruh di lembaga KPK.
"Sudah lah kalau menurut saya ini adalah fase akhir. Jadi biarin saja ini akan berlalu karena negara harus terkonsolidasi," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut.
Fahri menjelaskan, setiap lembaga harus memiliki pegawai yang berstatus ASN, seperti di DPR, Polri dan Kejaksaan. Ia kemudian mempertanyakan mengapa di KPK tak boleh ada pegawai yang jadi ASN?
"Oh itu supaya independen, kalau gitu semua bikin independen aja. Polisi, jaksa, BIN bikin sendiri, apa nggak kacau republik? Pegawainya boleh demo, sedikit sedikit demo," katanya.
Fahri kemudian menyindir aksi pegawai KPK yang sering melakukan demo di depan kantornya.
"Kalau ada pimpinannya yang dipersoalkan secara hukum undang lawyer bikin demo depan kantornya. Loh, katanya conflict of interest, tapi kelakuannya begitu, menjadikan kantor pemerintahan sebagai tempat perjuangan," sebut Fahri.
Dengan demikian, ia memandang bahwa pegawai KPK yang sudah dilantik menjadi ASN itu kini sudah bekerja. Ia meyakini proses penegakan hukum sudah berjalan.
"Karena 1.271 (pegawai) itu sudah bekerja dan yang 75 orang itu penyidiknya cuma 9, yang lain itu kerja-kerja yang banyak lah. Saya dengar sudah selesai di dalam artinya ya penegakan hukumnya mulai," katanya.
