Militer Myanmar menjanjikan diadakannya pemilihan umum dan menjamin akan menyerahkan kekuasaan kepada pihak pemenang. Mereka masih menganggap pemilu sebelumnya curang dan mengklaim penangkapan Suu Kyi disebut bukanlah bentuk kudeta, kata militer pada Selasa (16/2/2021).
"Tujuan kami adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," kata Brigjen Zaw Min Tun, juru bicara dewan yang berkuasa, pada konferensi pers pertama militer sejak mereka merebut kekuasaan seperti yang dikutip dari Reuters.
Militer belum memberikan tanggal untuk pemilu baru itu tetapi telah memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun. Zaw Min Tun mengatakan militer tidak akan lama memegang kekuasaan.
"Kami menjamin bahwa pemilihan akan diadakan," ujar dia pada konferensi pers yang disiarkan melalui Facebook.
Ketika ditanya tentang penahanan pemenang Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dia mengatakan militer akan mematuhi konstitusi.
Baca Juga: Swiss Tunda Persetujuan untuk Vaksin COVID-19 AstraZeneca
Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara telah ditempatkan di beberapa kota besar pada akhir pekan, pengunjuk rasa tetap melakukan kampanye untuk menentang aturan militer dan menuntut pembebasan Suu Kyi.
Selain demonstrasi di kota-kota besar di seluruh negara yang beraneka ragam etnis, gerakan pembangkangan sipil telah mendorong pemogokan yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.
Para pengunjuk rasa memblokir layanan kereta api antara Yangon dan kota selatan Mawlamyine, berseliweran di jalur rel kereta api sambil melambaikan selebaran untuk mendukung gerakan pembangkangan, berdasarkan video yang disiarkan oleh media.
"Lepaskan pemimpin kami segera," dan "Kekuatan rakyat, kembalikan," teriak kerumunan massa.
Massa juga berkumpul di dua tempat di kota utama Yangon, yaitu di lokasi unjuk rasa dekat kampus universitas utama dan di bank sentral, di mana pengunjuk rasa berharap untuk menekan staf untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.
