Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui salah satu BUMD, yakni Bank DKI akan berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran.
Kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan tersebut adalah terkait Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Untuk Penatausahaan dan Pengelolaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.
Adapun penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi bersama Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Syafriadi di Jakarta.
Babay Parid menyampaikan, pada tahun 2022, Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan KUR sebesar Rp1 triliun kepada pelaku UMKM di wilayah operasional Bank DKI baik debitur eksisting, anggota JakPreneur, dan Pedagang Perumda Pasar Jaya.
"Tentunya melalui kerja sama ini, dapat semakin meningkatkan efektivitas penyaluran kredit," ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (6/4/2022).
Ia menerangkan, sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sendiri merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan RUU Kekhususan Jakarta Usai Ibu Kota Pindah, Ini 8 Poin yang Dibahas
Adapun tujuan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank DKI untuk penyaluran kredit yang efektif.
"SIKP juga didorong untuk dapat menjadi alat pemercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat," terang Babay.
Lebih lanjut, Babay pun berharap, penyaluran KUR oleh Bank DKI dapat menjadi salah satu stimulus pertumbuhan perekonomian di tanah air di masa pandemi.
"Penyaluran KUR ini juga menjadi bentuk sinergi antara BUMD DKI Jakarta bersama dengan BUMN, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM," tandasnya.
