Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman menyatakan pernyataan kritik Politisi PDIP Effendi Simbolon terhadap Kabinet Periode 2 Presiden Joko Widodo harus dijadikan bahan evaluasi para menterinya saat ini.
"Kalau kritik Effendi Simbolon, saya kira ada benarnya, tapi kalau pos menteri apa saya kira perlu evaluasi," ucapnya kepada Indozone, Senin, (10/2/2020).
Menurutnya, 100 hari kepemimpinan Jokowi ini bisa dilihat dari kinerja para pembantunya yaitu menteri-menteri di kabinet periode kedua ini.
"Sampai mana kinerjanya, mana yang menunjukkan gejala bagus, mana yang masih stagnan, atau kemudian kinerja cenderung mengalami penurunan kualitas," ungkapnya.
Arif mengatakan kabinet pemerintahan Jokowi masih perlu dievaluasi. Beberapa sektor kementerian seperti BUMN, Jaksa Agung dinilai memiliki tren positif dan ada gejala-gejala terobosan.
Sementara itu, sektor- sektor kementerian tertentu misalnya memang seperti di bidang ekonomi yang menggawangi omnibus law itu menjadi kontroversi.
"Karena sampai hari ini juga publik tidak tahu tentang RUU sapu jagad tersebut. Padahal mekanisme pembuatan UU, publik harus mengkritisi biar tahu biar tidak ada kerugian disatu pihak dan menguntungkan pihak lain jika berlaku UU ini," jelasnya.
Terkait menteri yang harus dikritisi, sambungnya, ini tentu harus dievaluasi mendalam dan menyeluruh siapa yang kompeten dan tidak kompeten. Dia mengatakan yang hari ini perlu disoroti kementerian-kementerian yang merancang RUU Omnibus Law itu.
"Kalau UU itu tidak dibuka ke publik itu artinya melanggar UU tahun 2019 tentang Pembentukan perundang-undangan karena perlu ada partisipasi masyarakat," katanya.
Sebelumnya. Politikus PDIP Effendi Simbolon menilai ada kesalahan dalam susunan Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah 100 hari kerja, sejumlah menteri di kabinet dinilai tak dapat menunjukkan kemampuannya. Effendi menyebut susunan kabinet sekarang bukanlah tim impian.
