Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memperbolehkan pembelajaran tatap muka bagi daerah yang memang sulit untuk mengakses internet.
Mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin menilai sejatinya keputusan mempebolehkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 sangatlah sulit. Namun dia menekankan pembukaan sekolah ini dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan.
“Tentu dengan standar protokol (kesehatan) dari pusat yang harus dipenuhi. Ini keputusan sulit yang perlu kita ambil, karena sangat kasihan sekali adik-adik kita yang berada di wilayah terpencil kehilangan satu tahun yang signifikan utk pembelajaran,” kata Hetifah kepada Indozone, Senin (15/2/2021).
Dia menegaskan semua kondisi daerah tidak dapat disamaratakan. Karenanya sejak ada revisi surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi, semuanya memang sudah diserahkan kewenangan kepada daerah ihwal pembukaan sekolah.
“Sejak adanya revisi SKB 4 menteri, pembukaan sekolah memang diserahkan ke kewenangan daerah,” tuturnya.
Ia berharap, pemda yang wilayahnya tak bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat dengan bijak menentukan daerah terbaik dan aman dari penyebaran virus corona agar siswa bisa belajar secara tatap muka.
“Pengawasan orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan protokol dipenuhi dengan baik,” tukasnya.
Sebelumnya diwartakan Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah yang sulit bahkan tidak ada jaringan internet untuk melakukan belajar jarak jauh dapat melakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap melalui protokol kesehatan Covid-19. Hal itu disampaikan saat dirinya berkunjung ke Papua Barat.
"Kemendikbud mendorong agar sekolah di Papua Barat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit bahkan tidak ada jaringan internet dapat melakukan belajar tatap muka," katanya saat kunjungan kerja hari ketiga di Kepulauan Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (12/2) dikutip dari Antara.
