Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting warisan dari pemerintahan sebelumnya karena tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran yang janggal.
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Sistem itu katanya, telah digunakan pada era gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
"Karena PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ujarnya.
Anies menambahkan, dia telah menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor di dinas yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun.
Namun Anies mengaku tidak memarahi anak buahnya karena ada anggaran yang tidak wajar dalam rancangan APBD 2020 DKI.
"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari. Tapi ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual," ucap Anies.
Menurut Anies, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," katanya.
