Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut memindahkan ASN di DKI Jakarta menuju Ibu Kota Baru di Penajem Pasir Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Menurutnya pemerintah perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait rencana pemindahan ASN tersebut. Kebijakan relokasi itu tidak bisa dilakukan secara paksa dan mendadak.
"Sebaiknya Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang kebijakan relokasi ASN Dari Jakarta Ke Panajam Paser utara," ucapnya kepada Indozone, Sabtu, (25/1/2020).
Menurutnya, sosialisasi sangat perlu dilakukan pemerintah lantaran ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Baru memiliki keluarga baik istri, anak dan sanak saudara dan juga menjadi tulang punggung keluarga tersebut.
"ASN memiliki beban keluarga yang tidak ringan. Ada anak, istri serta beban lainnya. Harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat," jelasnya.
Dia juga mengungkapkan usulan ini telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) saat melakukan Rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR.
"Sudah kita ingatkan saat RDP minggu lalu," tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan dan tak ragu untuk memaksa pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat untuk pindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
