Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah.
Menurut JK, permintaan tersebut mengundang pertanyaan "bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi?"
"Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” kata JK, Jumat (12/2/2021).
JK mengatakan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mulai turun dalam 14 tahun terakhir berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
Menurut data EIU, skor demokrasi di Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. Penyebabnya adalah karena biaya demokrasi yang kelewat mahal.
Dalam demokrasi yang baik juga harus ada prinsip "check and balance" dan juga fungsi partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan.
"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.” kata Jusuf Kalla.
Ekonom Kwik Kian Gie juga termasuk yang takut melayangkan kritik di era Jokowi. Menurutnya, buzzer akan langsung menyerangnya jika melontarkan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.
