Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak lazim.
"Tidak lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata Siti dilansir dari ANTARA, Sabtu (6/3/2021).
Siti juga mengomentari terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB tersebut. Seperti diketahui, Moeldoko selama ini bukan kader Partai Demokrat.
Kondisi itu, menurut Siti, akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual dan pihak-pihak yang belajar demokrasi.
Jika dilihat dari perspektif demokrasi, kata Siti, KLB Partai Demokrat tersebut memprihatinkan karena melanggar kaidah sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat.
"KLB telah menafikan etika dan norma serta menjungkirbalikkan peraturan partai," katanya.
Akibatnya, masyarakat dibuat bingung dengan adanya atraksi politik KLB Demokrat. Siti juga menilai kondisi tersebut mencerminkan pola pikir para elite hanya bersaing dan berpikir untuk 2024 saja.
Padahal, saat bersamaan, masyarakat juga dibuat bingung menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, perhatian publik juga tertuju ke KLB Partai Demokrat.
"Ini sebenarnya menguras energi publik, dan sebenarnya publik sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini," kata Siti.
Siti juga heran kenapa masih ada anak bangsa yang terperangkap dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia sehingga muncul kudeta dan sebagainya.
Padahal, presiden telah menyerukan agar semua elemen masyarakat untuk bersatu padu.
Pada dasarnya, dualisme atau kisruh di dalam tubuh partai politik hanya melibatkan langsung kader atau internal partai saja.
Namun berbeda Demokrat karena KSP Moeldoko bukan kader partai dan muncul ke permukaan secara terang-terangan.
Menurut Siti, hal tersebut terjadi karena etika dan moral politik sudah tidak ada. Padahal, posisi etika berada di atas hukum.
