Di tengah isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin hingga masa periode berakhir, yakni 2024.
“Sesuai yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman, dalam Rakornas PKS bulan November 2019 yang lalu, melalui hasil keputusan Mejelis Syuro PKS, kami menegaskan bahwa hingga 2024, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap Fathul kepada Indozone, Jumat (3/7/2020).
Menurut juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari, ada beberapa alasan pihaknya tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi. Salah satunya adalah PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi.
“Terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar penerintahan. Dengan sikap ini, justru PKS ingin menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, PKS juga ingin menjadi partai yang edukatif. Menurut Fathul, pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas. Ia menyebut kalau demokrrasi meniscayakan adanya kompetisi bergilir kekuasaan, dan dalam kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah.
“Pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat yang berharap PKS berada diluar pemerintahan, agar pemerintah Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab,” terang Fathul.
Mengenai isu reshuffle kabinet, Fathul mengatakan kalau PKS menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi yang memang memiliki hak akan hal tersebut, jika menganggap kinerja pemerintahannya belum lebih baik.
“Presiden Jokowi sendiri perlu mengevaluasi sendiri kinerja dan kepemimpinan beliau, apalagi ini periode keduanya, jadi evaluasi utama justru harusnya terhadap dirinya sendiri,” tutupnya.
