Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengkritik langkah pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Di mana pemerintah terkesan meremehkan awal adanya pandemi tersebut.
"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu dalam pembukaan Rakernas PKS secara daring, Senin (1/3/2021).
Syaikhu berujar, bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020. Namun kini telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan korban meninggal mencapai lebih dari 35.000 dan kasus aktif mencapai lebih dari 157 ribu jiwa.
Dengan capaian ini, kata Syaikhu, Indonesia menjadi salah satu negara yang tertinggi tingkat kasus dan jumlah korban meninggalnya di Asia.
Baca Juga: Polisi Usut Kasus Keracunan Makanan di Pesta Ulang Tahun, Sampel Makanan Dicek di RS TNI
"Bahkan untuk tingkat kasus aktifnya, Indonesia menduduki posisi puncak di Asia," jelasnya.
Disisi lain upaya penanganan Covid dilakukan dengan 3T (Testing, Tracing, Treatment) berdasarkan data di akhir Februari 2021, jumlah total spesimen yang diperiksa menurutnya terbilang rendah. Dimana hanya sebanyak 10,7 juta, atau baru 4 % dari jumlah penduduk Indonesia.
Di samping itu Syaikhu juga menyoroti positivity rate atau rasio kasus positif di Indonesia yang juga sangat tinggi, padahal standar WHO seharusnya di bawah lima persen.
"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pandemi masih belum terkendali," tutur Syaikhu.
Lebih jauh kekinian menurutnya krisis multidimensi akibat pandemi masih terus menghantui negeri. Pandemi bukan hanya berimplikasi kepada kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi bencana ini berdimensi luas, menyangkut ekonomi, sosial, budaya bahkan politik.
"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga dan dampak buruk lainnya," tandas Syaikhu.
