Pemerintah resmi melarang masuk bagi warga negara asing (WNA) dari Afrika Selatan hingga Hong Kong untuk mengantisipasi kasus varian baru Covid-19 yakni Omicron atau B.1.1.529. Larangan bagi WNA dari Afrika Selatan ini pun mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, dirinya sangat setuju dengan langkah penutupan pintu bagi WNA asal Afrika dan beberapa negara lainnya. Dia memandang langkah ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari virus Covid-19.
"Tentu melindungi dari ancaman Covid-19 yang berbahaya, terutama dari Afrika Selatan. Jadi artinya setiap penerbangan baik warga negara Indonesia dan warga negara asing (dari Afrika Selatan) ya kita tutup," kata Rahmad kepada Indozone, Senin (29/11/2021).
Rahmad menuturkan aturan penutupan sementara bagi warga negara asing dari tujuan tertentu pernah dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Kemudian sekarang kembali dilakukan oleh pemerintah agar tidak kecolongan seperti kasus varian Delta lalu.
Politisi PDIP ini berujar, langkah penutupan sementara bagi WNA asal Afrika Selatan hingga Hong Kong itu juga dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Perihal nantinya diperpanjang atau dilonggarkan, dia memandang pastinya pemerintah akan mengikuti perkembangan terkini.
"Bentuk seperti itu (penutupan WNA) pernah kita lakukan dan sedang dilakukan di negara lain. Enggak perlu kita besar-besarkan sambil melihat situasi dan kondisi kekinian bagaimana apakah diperpanjang atau dilonggarkan sesuai dengan penyesuaiannya. Tapi kembali lihat situasi dan kondisi," tegasnya.
BACA JUGA: Indonesia Lakukan Pembatasan Kedatangan WNA dari Afrika Selatan Mulai 29 November
Sebelumnya diwartakan, pemerintah Indonesia melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke 11 negara untuk mengantisipasi importasi kasus varian baru Covid-19 yang bernama Omicron (B.1.1.529).
Ke-11 negara tersebut yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.
