Isu reshuffle di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat seiring dengan digabungkannya Kemenristek ke Kemendikbud dan dibentuknya Kementerian Investasi.
Terkait hal ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun dia ingin kocok ulang menteri ini dapat didasarkan kepada kebutuhan yang ada dan tidak sekedar akomodasi politik saja.
"Dalam isu-isu reshuffle ini bukan sekadar akomodasi politik tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas, akseptabilitas yang betul-betul memadai bukan asal-asal akomodasi politik saja,” ujar Syaikhu saat ditemui di DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/4/2021).
Terkait apakah pemilihan menteri harus dari kalangan profesional menurutnya tidak selalu. Sebab banyak sosok profesional dan bergabung di sebuah partai politik.
"Tidak harus (kalangan profesional). Karena kan partai-partai juga banyak profesional-profesional yang ada di dalam partai dan mereka juga banyak yang punya kemampuan. Asal tadi, penempatan-penempatannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya," ucap Syaikhu.
BACA JUGA: Cegah Perpecahan dan Politik Identitas, PKS Minta Presidential Threshold Diturunkan
Sebelumya diketahui, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar menyebut Presiden Jokowi bakal melantik Menteri baru. Setidaknya akan ada dua menteri yang disebutkan bakal dilantik oleh Kepala Negara.
"Presiden insya Allah akan melantik menteri baru," kata Ngabalin sebagaimana dalam cuitannya @AliNgabalinNew, Rabu (14/4/2021). Indozone sudah diperbolehkan Ngabalin untuk mengutip cuitannya.
Terkait siapa saja Menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
"(1) Menteri DIKBUD/RISTEK, (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM," tutur Ngabalin yang disesuaikan dengan cuitannya.
Artikel Menarik Lainnya:
