Walikota Bengkulu Terbitkan Surat Edaran Soal Larangan Wajibkan Siswa Beli Seragam Baru

- Sabtu, 21 Agustus 2021 | 16:15 WIB
Seorang anak menunggu seragam sekolah yang cocok di sebuah lapak di salah satu kompleks pertokoan (ANTARA/Basri Marzuki)
Seorang anak menunggu seragam sekolah yang cocok di sebuah lapak di salah satu kompleks pertokoan (ANTARA/Basri Marzuki)

Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, melarang seluruh sekolah di daerah itu, baik SMP/sederajat maupun SD, mewajibkan siswa membeli seragam baru karena pertimbangan perlambatan ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan pelarangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu Nomor 421.2/25/II.D.DIK/2021 yang ditandatangani Walikota Bengkulu Helmi Hasan pada 13 Agustus 2021.

"Alasan hal ini dilakukan karena banyaknya wali murid yang protes biaya beberapa setel seragam yang dinilai cukup tinggi, karena itu para orang tua tak diwajibkan membeli seragam sekolah," kata Helmi, Sabtu (21/8), dikutip dari Antara.

Helmi menyebut,  surat edaran itu dikeluarkan untuk mempertegas surat yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tentang standar operasional prosedur kegiatan pembelajaran tatap muka tingkat PAUD, SD, SMP, dan lembaga pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM).

Dalam surat edaran tersebut, ada 3 hal utama yang dijelaskan. pertama sekolah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Kedua memperhatikan penurunan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 maka satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan apapun yang memberatkan orang tua siswa dan melarang mewajibkan orang tua siswa membeli seragam sekolah.

Ketiga, bagi siswa yang tidak memiliki seragam sekolah maka boleh menggunakan pakaian bebas pantas selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk sementara waktu, selama pandemi COVID-19 sampai dengan membaiknya perekonomian masyarakat.

"Jadi bagi orang tua murid yang belum bisa membeli seragam maka siswanya boleh menggunakan pakaian bebas tapi pantas. Kami paham bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekarang memang sedang susah, maka pemerintah tidak boleh menambah susah," pungkas Helmi.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X