Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti poin-poin pertanyaan pada Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan terhadap pegawai KPK.
Seperti diketahui, beredar kabar bahwa seorang pegawai ditanyai soal hijab dan kesediaan untuk melepasnya.
Menurut Mu’ti, pertanyaan itu bertentangan dengan hak asasi manusia.
“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab. Itu merupakan pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi,” kata Mu’ti dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, Minggu (9/5/2021).
Mu’ti merasa heran dengan pertanyaan seperti itu. Sebab sama sekali tidak berhubungan dengan konteks wawasan kebangsaan serta berpotensi memecah belah bangsa.
“Selain itu, tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan pemakaian jilbab. Pertanyaan itu tendensius dan justru berpotensi memecah belah bangsa,” tegas Mu’ti.
Hal senada juga disampaikan aktivis antikorupsi Donal Fariz.
Melalui akun Twitter @donalfariz, mantan punggawa Indonesia Corruption Watch (ICW) ini membandingkan pertanyaan soal hijab pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK dengan sikap Panglima TNI dan Kapolri.
"Panglima TNI dan Kapolri memberikan keleluasaan Kowad/Polwan ut berjilbab. Sementara materi pertanyaan wawasan kebangsaan pegawai KPK justu cap pegawai KPK yg tidak mau lepas jilbab sebagai intoleran. Benar2 standar ganda dan pembusukan berbalut penegakan toleransi," tulisnya.
Panglima TNI dan Kapolri memberikan keleluasaan Kowad/Polwan ut berjilbab.
— Donal Fariz (@donalfariz) May 8, 2021
Sementara materi pertanyaan wawasan kebangsaan pegawai KPK justu cap pegawai KPK yg tidak mau lepas jilbab sebagai intoleran.
Benar2 standar ganda dan pembusukan berbalut penegakan toleransi. #KPK
