Beredar video ambulans milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Palang Merah Indonesia (PMI) yang diduga mengangkut batu dan perusuh saat demonstrasi. Video tersebut diunggah oleh akun media sosial milik TMC Polda Metro Jaya. Menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha, viralnya video ambulans tersebut bisa termasuk penyebaran hoaks.
"Itu akun Polda termasuk penyebar hoaks sebenarnya," kata Pratama di Jakarta, Kamis (26/9).
Pada prinsipnya, kata Pratama, semua pihak bisa menjadi penyebar atau memproduksi hoaks, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kalau pun disengaja, itu bisa saja dikarenakan penyediaan informasi yang kurang baik sehingga terjadi kesalahan informasi (misinfomasi).
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC itu menilai unggahan yang menuduh ambulans DKI mengangkut batu sebagai tuduhan serius.
"Seharusnya akun aparat kepolisian tidak bertindak layaknya 'buzzer' politik," katanya.
Dia menambahkan, akun aparat kepolisian seharusnya ikut menjadi akun media sosial yang mencerahkan, menjawab dan mengklarifikasi informasi yang beredar, bukan malah memanaskan suasana.
"Yang jadi pertanyaan, apakah sang admin ada di lokasi? Darimana konten ambulans ditangkap itu didapat. Itu yang perlu ditelusuri," ujarnya.
Mengambil Konten dari Akun Buzzer Sangat Berbahaya
Menurut Pratama, sebelum akun TMC Polda Metro Jaya mengunggah video tersebut, ternyata sudah ada akun buzzer yang mengunggahnya lebih dulu.
"Apabila akun resmi tersebut mengambil konten dari akun buzzer, jelas hal tersebut sangat berbahaya," kata dia.
Dengan kejadian ini, Pratama menyarankan seharusnya ada mekanisme pengunggahan konten yang jelas. Kalau pun informasi itu didapat dari sesama aparat kepolisian, sebaiknya segera ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya.
"Karena dalam salah satu adegan dalam videonya ada tuduhan membawa batu. Kita menyayangkan dan berharap ini tidak terjadi lagi. Sangat berbahaya dan menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat," kata Pratama.
Permintaan Maaf Atas Kekeliruan Video
Pratama mengatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah mengakui kesalahan tas penyebaran video ambulans miliki Pemprov DKI Jakarta dan PMI tersebut. Melalui akun media sosial resminya, Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan unggahan video itu.
"Karena masyarakat harus dipuaskan rasa ingin tahunya," ujar Pratama.
Dengan kejadian ini, Pratama berharap bisa menjadi pelajaran berharga bagi setiap admin akun media sosial. Dia mengatakan, selain mengamankan akunnya masing-masing, para admin juga harus bisa memilah konten mana yang layak tayang.
