Lapor Covid-19: Kepercayaan Publik Turun , Penangangan Pandemi Covid-19 Dinilai Buruk

- Kamis, 27 Januari 2022 | 21:45 WIB
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster kepada seorang pelaku pariwisata di Batam , Kepulauan Riau, kamis (27/1/2022). (ANTARAFOTO/eguh Prihatna/wsj)
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster kepada seorang pelaku pariwisata di Batam , Kepulauan Riau, kamis (27/1/2022). (ANTARAFOTO/eguh Prihatna/wsj)

Co-Inisiator Lapor COVID-19 Ahmad Arif menyatakan kepercayaan publik yang menurun terhadap COVID-19 merupakan dampak dari penanganan pemerintah yang dinilai buruk menangani pandemi.

“Satu hal yang menurut saya sangat penting adalah pengabaian risiko di awal,” kata Ahmad dalam webinar Lokapala 3.0 bertajuk “Habis Gelap Terbitkah Terang?” yang diikuti di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Ahmad menuturkan adanya pengabaian risiko yang dilakukan oleh pemerintah di awal pandemi COVID-19 membuat beberapa hal terlambat mendapatkan penanganan.

Seperti pada bagaimana pemerintah terlambat memberikan respon dalam menggencarkan tes dan melacak orang-orang yang diduga positif COVID-19.

Hal tersebut kemudian menyebabkan kasus menjadi naik diikuti dengan tren keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) yang meningkat.

Akibatnya, pada saat tes berlangsung, banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa dirinya terpapar bahkan merasa dicovidkan oleh tenaga kesehatan yang memeriksa di rumah sakit.

Kemudian pada pemerataan vaksinasi di berbagai daerah, Ahmad menilai bahwa saat wabah COVID-19 meluas, banyak daerah yang memiliki cakupan vaksinasi dan fasilitas kesehatan yang rendah di luar DKI Jakarta.

Hal tersebut membuat terjadinya ketimpangan vaksinasi terutama pada penduduk lanjut usia (lansia) yang jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya, serta kemampuan suatu daerah bertahan dari gelombang COVID-19, terlebih dengan munculnya Omicron.

Pihaknya juga menemukan bahwa vaksin penguat (booster) yang semula ditekankan oleh pemerintah hanya diberikan pada tenaga kesehatan.

Ternyata mengalami penyimpangan dimana vaksin juga diberikan pada aparat atau pejabat beserta keluarganya di suatu daerah.

Bahkan pada bulan November 2021 lalu, terdapat sejumlah oknum yang menjual vaksin penguat itu kepada masyarakat seharga Rp300 ribu di wilayah Surabaya.

“Menurut saya, ini menjadi implikasi yang sangat serius karena memicu. Konsekuensinya adalah ketimpangan dalam konteks risiko yang harus ditanggung oleh publik,” ucap Ahmad seperti yang dilansir Antara.

Terlebih bila berbicara mengenai data jumlah kematian yang dilaporkan sudah melebihi 140 ribu orang.

Sedangkan menurutnya, jumlah tersebut sebenarnya dapat jauh lebih tinggi.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Stop! Inilah 7 Bahaya dari Kebiasaan Menggigit Kuku

Selasa, 16 April 2024 | 09:00 WIB

6 Tips yang Membantu Mempertahankan Kesehatan Mata

Selasa, 16 April 2024 | 07:00 WIB

6 Manfaat Mencuci Tangan untuk Kesehatan

Senin, 15 April 2024 | 16:00 WIB
X