Anggota Komisi IX DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar dapat membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) guna mengusut tuntas kasus gangguan ginjal akut. Penyakit yang menyebabkan ratusan anak di Indonesia meninggal dunia.
Dikatakan Netty, pembentukan tim TGIPF menjadi penting karena sudah ratusan yang meninggal, tapi informasi soal kasus tersebut masih amat terbatas.
Baca juga: Kasus Meningkat, Ini yang Harus Diketahui Terkait Gangguan Ginjal Akut pada Anak
"Ibarat membeli kucing dalam karung, 'kucingnya' ini harus dikeluarkan agar segera ketahuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan sangat terbatas," kata Netty kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
Menurut politisi PKS ini, TGIPF harus bekerja transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Termasuk apakah ada faktor lain penyebab terjadinya kasus tersebut, di luar dugaan cemaran EG dan DEG.
"Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Pastikan pula tidak ada kepentingan bisnis dan politik dalam kasus ini. Sangat tidak berperikemanusiaan jika ada oknum atau kelompok yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan," papar Netty.
Salah satu yang disoroti Netty adalah penarikan beberapa jenis obat sirup di pasaran yang membuat masyarakat cemas. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa baru terjadi sekarang, padahal obat-obat tersebut sudah lama digunakan masyarakat.
Baca juga: Soal Kasus Gangguan Ginjal Akut yang Marajalela, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Edukasi
"Apakah ada kesengajaan dalam penggunaan bahan kandungan obat yang tidak sesuai, misal, bahan kedaluwarsa atau telah terjadi penurunan kualitas? Atau ada kelalaian prosedur pengolahan bahan obat? Ini yang perlu diinvestigasi nantinya," kata Netty.
Menurut Netty, penarikan obat, bahkan inspeksi ke apotik tanpa kejelasan informasi, malah menimbulkan kegaduhan publik baru.
"Pemerintah dalam hal ini BPOM harus mampu menjelaskan pada masyarakat bagaimana proses pengawasan terhadap obat-obat yang beredar secara berkala. Jangan baru gegabah bertindak saat terjadi kejadian dengan penggeledahan atau inspeksi yang tidak sesuai prosedur," tutupnya.
