Pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami perbaikan selama dua tahun terakhir. Kondisi ini juga diikuti pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Bersamaan dengan hal tersebut, muncul juga isu terkait vaksinasi COVID-19 yang akan dibebankan ke masyarakat per Agustus 2023 mendatang. Hal ini berarti masyarakat tidak lagi menerima vaksin COVID-19 secara gratis.
Baca juga: Guru Besar UI Sarankan Vaksin COVID-19 Tetap Gratis Meski Pandemi Usai
Lalu, benarkah vaksin COVID-19 akan berbayar mulai Agustus 2023?
Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Mohammad Syahril menegaskan, hingga saat ini status kedaruratan COVID-19 belum dicabut. Dengan kata lain, layanan terkait COVID-19, termasuk vaksinasi, tetap akan ditanggung pemerintah.
"Pengobatan dan vaksinasi masih dibiayai dan ditanggung pemerintah, selama status kedaruratan COVID-19 masih ada," jawab dr. Syahril dalam konferensi pers, Senin (20/2/2023).
Dilanjutkan dr Syahril, jika nantinya status kedaruratan pandemi COVID-19 dicabut, aturan soal vaksinasi COVID-19 berbayar dipastikan akan terlaksana.
Baca juga: Siap-siap! Menkes Bakal Tetapkan Vaksin COVID-19 Booster Berbayar, Berapa Harganya?
"Kalau status pandemi dicabut oleh pemerintah, sebagian masyarakat harus menanggung sendiri biaya yang terkait dengan infeksi COVID-19," jelas dr Syahril.
"Pembiayaan pengobatan atau vaksinasi COVID-19 itu, bisa melalui BPJS Kesehatan, asuransi swasta, atau biaya mandiri," sambungnya.
Ditegaskan dr Syahril, apabila status kedaruratan COVID-19 di Indonesia dicabut, masyarakat secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengurangi beban negara. Artinya, masyarakat akan menanggung beban tersendiri terkait infeksi COVID-19.
"Artinya, sebagian besar tanggung jawab tak ada lagi di pemerintah. Beban pemerintah menjadi lebih ringan karena masyarakat akan ikut menanggung beban ini," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
