Amerika Serikat memang dikenal dengan negara demokratis terkemuka di dunia. Praktik politik dalam sistem pemerintahannya cukup rumit untuk mendapatkan posisi berkuasa di negara tersebut. Sampai-sampai penah terdapat sebuah skandal politik yang memalukan dalam sejarah negara tersebut.
Terbongkarnya kasus 'Watergate' membuat praktik politik dan jurnalisme di Negeri Adi Daya tersebut pun menjadi berubah hingga sekarang. Skandal bermula dari penangkapan 5 orang yang diduga sebagai maling di Kompleks Perkantoran Watergate, Washington D.C.
Frank Wills, kepala satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di kompleks tersebut lah yang berhasil menangkap 5 orang tersebut dan menjadi cikal bakal perubahan masa depan Amerika.
Baca Juga: Hari Pers Nasional: Ini 5 Skill yang Wajib Dimiliki oleh Seorang Jurnalis
Dikutip Washingtonpost.com, maling tersebut ditangkap dini hari pada 17 Juni 1972. Polisi yang mencokok kelima orang itu juga langsung curiga. Mereka tidak terlihat seperti maling, karena membawa walkie-talkie, kamera kecil, dan juga alat penyadap. Salah satu tersangka, Jim McCord, ternyata mantan pegawai badan Intelijen Amerika (CIA).
Seperti yang kita ketahui, di Amerika terdapat dua kubu partai politik yang sangat bersebrangan yakni Demokrat dan Republik. Setelah beberapa bulan kasus penerobosan Kantor Pusat Demokrat tersebut, rakyat Amerika sedang dilanda euforia terpilihnya kembali Presiden Richard Nixon dari Partai Republik.
Richard Nixon dikenal sebagai salah satu presiden bertangan besi dan tegas, terutama karena bersikeras mempertahankan pasukan Amerika di Vietnam. Hingga pada Januari 1973, dua wartawan harian the Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein rutin melaporkan adanya dugaan keterlibatan Presiden Nixon. Informasi ini dibocorkan pejabat lingkaran dalam kekuasaan bernama samaran 'Deep Throat'.
Keduanya melakukan investigatif dan menemukan tim kampanye Nixon menyewa beberapa tenaga lepas untuk menyadap kubu lawan. Pencurian informasi untuk pemenangan pemilihan umum ini tidak hanya menimpa Partai Demokrat, namun juga banyak lembaga, termasuk kepolisian.
Publik semakin marah karena saat 'Watergate' mulai mencuat, muncul bukti kubu Nixon memaksa polisi dan jaksa menghentikan penyelidikan. Akhirnya pada April 1974 Mahkamah Agung memaksa Nixon menyerahkan rekaman percakapan dirinya dengan penasihat politiknya di Gedung Putih.
Kubu Demokrat pun langsung menggalang hak angket untuk memakzulkan presiden. Tak diduga, ternyata puluhan anggota parlemen dari Partai Republik ikut mendukung upaya ini. Tepat pada 8 Agustus 1975, Nixon pun membacakan pengunduran dirinya yang disiarkan radio dan televisi nasional. Ia mengambil keputusan itu lantaran diberitahu para penasehatnya pemakzulan sudah tidak bisa dihindari lagi.
Skandal 'Watergate' menjadi saksi Nixon satu-satunya presiden aktif yang mundur akibat tekanan politik sepanjang sejarah berdirinya Amerika. Bahkan Presiden Andrew Johnson dan Bill Clinton yang dimakzulkan parlemen rendah tetap menjabat sampai akhir karena adanya lobi di tingkat senat.
Sejak Watergate sukses melengserkan Nixon, pemerintah Amerika memperbaiki undang-undang kampanye dan pemilihan umum. Kasus ini juga menjadi rujukan pakar hukum tata negara dari seluruh dunia soal cara parlemen memakzulkan presiden.
Dunia jurnalistik Amerika pun mendapatkan manfaat. Liputan jenis investigasi untuk menguak fakta-fakta yang tak terselesaikan menjadi marak. Pemanfaatan sumber anonim juga menjadi tren sejak kisah jurnalis Woodward membongkar Watergate dibukukan dengan judul All the President Men bahkan dibuat adaptasi filmnya. Sang pembocor informasi 'Deep Throat' setelah 30 tahun kasus ini berlalu baru mengaku. Dia ternyata wakil kepala FBI, Mark Felt.
