Surat Perintah 11 Maret, disingkat Supersemar merupakan surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.
Surat itu berisi perintah yang menginstruksikan bahwa Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
Supersemar juga dianggap sebagai pemalsuan sejarah yang diyakini menjadi awal peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Meski diklaim sebagai surat mandat, tapi hal itu dianggap perlu untuk mengatasi stabilitas pemerintahan pada masanya.
Pengeluaran surat tersebut juga berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Begitu Surat Perintah 11 Maret terbit, penangkapan dan pembantaian terhadap kader serta simpatisan PKI terjadi di berbagai daerah. Sungguh menjadi masa kelam yang tidak indah untuk dikenang.
Setelah surat tersebut dikeluarkan, Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai.
Sebelum keluarnya Supersemar, PKI dan TNI AD sudah berselisih paham mengenai pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh tani yang dipersenjatai. TNI AD tidak setuju dengan keputusan tersebut.
Muncul pula isu Dewan Jenderal bentukan petinggi TNI AD yang ingin merebut kursi Presiden dari Soekarno pada 1965. Letjen Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat juga ikut terseret dari isu yang tidak diketahui kebenarannya.
Namun, pada 1 Oktober 1965, ketika pasukan TNI sudah menguasai Jakarta, PKI dituding menjadi dalang dari Gerakan 30 September tersebut. Peristiwa itu memicu protes, termasuk mahasiswa dan tentara.
Krisis ekonomi pun kemudian menghantam Indonesia dengan sejumlah kekacauan di mana-mana. Memasuki 1966, mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Tiga tuntutan itu antara lain, meminta pembubaran PKI yang dituding sebagai penyebab G30S, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.
